• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi merupakan alat penumpas Penganguran dan kemiskinan

Written by Super User. Posted in Berita

Menurut Simmons, bahwa anggaran negara memiliki tiga fungsi yakni; 1) fungsi hukum tata negara atau yang disebut (staatsrechtelijke functie), dipergunakan sebagai alat otorisasi   dan alat memilih (keuzefunctie) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran); 2) fungsi teknis pengurusan/mikro-ekonomis yang disebut dengan de beheerstechnische functie ; digunakan sebagai dasar kepengurusan secara tertib dan serasi (doelmatig) serta dasar pertanggungjawaban bagi pelaksana dan; 3) fungsi makro-ekonomi yang disebut de macro economishe functie, alat kebijaksanaan (bleid) dalam penentuan suatu tingkat belanja nasional (nationale bestidigingen).

 

Tulisan ini masih ada keterkaitan artikel yang pernah diterbitkan pada Harian Tribun (tanggal 31 Desember 2012, hal.7) bertalian dengan pernyataan,"siapa yang bertanggungjawab terhadap penganguran, pak Gubernur, pengusaha atau karyawan/i yang sudah bekerja." Berdasarkan pendangan di atas kita akan coba menguji kinerja pemerintahan atas pelaksanaan fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah baik pada tingkat kabupaten, kota maupun provinsi terhadap rakyat Kalimantan Timur, dalam hal ini secara khusus pembahasan dalam kaitanya tanggungjawab terhadap pengangguran secara nasional, khususnya di Kalimantan Timur sebagai konsekwensi logis dari pemberian amanat rakyat Kaltim kepada pemerintahan selaku pemangku pelaksana peraturan perundang-undangan.

                Selain pengertian fungsi anggaran yang disampaikan Simmons diatas,  pakar hukum administrasi negara memberikan berpendapat fungsi anggaran lebih tegas dan jelas berkaitan dengan fungsi negara dalam konteks negara welfare state, yakni memajukan kesejahteraan umum, dengan demikian negara beserta jajaranya harus bertanggungjawab meningkatkan tarap hidup warganegaranya melalui pengelolaan anggaran negara yang efektif, efesien dan berdasarkan skala prioritas. Disini fungsi negara tidak sekedar pelindung (protector) tetapi benar-benar memperjuangkan rakyat banya melalui BPBD yang ditetapkan setiap tahun.

                Pengunaan anggaran yang baik akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi  dan yang menjadi tolak ukurnya berupa penciptaan lapangan kerja dan turunya angka kemiskinan.

                Dalam konteks pelaksanaan anggaran di Kalimantan Timur yang tercermin pada pelaksanaan tahun anggaran  2012 beberapa kabupaten dan kota mengambarkan penggunaan anggaran yang tidak baik dimana terlihat dari sisa lebih anggaran (Silpa) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2,8 Triliun (Kaltim Post, Kamis 13 Desemebr 2012, hal.29), sisa lebih anggaran kota Balikpapan tahun anggaran 2012 sebesar Rp.403 Miliar (Tribun Kaltim, Kamis 3 Januari 2013, hal.23) dan Realisasi anggaran Pemkot Samarinda hingga bulan kesepuluh baru terserap 34% dari total 2,4 triliun, jika asumsikan terserap 50% hingga akhir tahun anggaran 2012, maka sisal lebih anggaran Pemkot Samarinda Rp. 1,2 triliun (Kaltim Post, Kamis, 25 Oktober 2012, hal.6). 

                Akumulasi silpa (yang tidak dapat/tidak habis dibelanjakan) dari ketiga kabupaten dan kota tersebut untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 4,403 triliun, belum termasuk silpa 11 kabupen kota lainya di Kalimantan Timur. Bahwa silpa ini cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja di Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan finance engineering terhadap struktur APBD oleh pemangku kebijakan untuk menumpas pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya mengatasi kemiskinan terhadap rakyat Kalimantan Timur.

                Apabila dikaitkan dengan fungsi anggara sebagaimana dikatakan Simmons, APBD berfungsi sebagai hukum tatat negara untuk memilih sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran), jika kita perhatikan dan kaitkan dengan data pengangguran di Kalimantan Timur yakni; tahun 2012 sebanyak 166,557 orang, tahun 2011 173,693 (Kaltim Post, Selasa 15 Mei 2012, hal.37) dan untuk tahun 2012 sudah pasti lebih besar dari tahun 2011 melihat panyaknya PHK akibat harga batu bara dan kelapa sawit lagi lesu dan penambahan pengangguran potensial juga disebakan masuknya penduduk dari Jawa dan Sulawesi yang masuk mencari kerja di Kalimantan Timur juga menjadi persoalan tersendiri. Berdasarkan fungsi anggaran dalam persfektif hukum tata negara maka sudah sepatutnya kepentingan anggaran juga menjadi skala prioritas utamakan dalam penetapan anggaran setiap tahunya untuk menciptakan lapangan kerja, karena data pengangguran secara jelas menunjukan trend pengangguran naik terus dari tahun ke tahun.

                Berdasarkan teren pengangguran selalu meningkat di Kaltim, maka pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, sehingga lapangan kerja tidak hanya bertumpu pada pengusaha tetapi juga pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama. Pertanyaan besar selanjutnya, bagaimana membuka lapangan kerja dengan uang silpa sebesar Rp. 4,403 triliun ini, salah satunya cara untuk menciptakan lapangan kerja, silpa dapat  disalurkan melalui badan usaha milik daerah (setelah melalui kesepakatan eksekutif dan legislatif) dengan catatan,"orang yang mengelola BUMD-nya harus seperti pak Dahlan Iskandar Menteri BUMN yang memiliki itegritas tinggi dimana dulu BUMN mayoritas selalu rugi, sekarang BUMN sudah membeli saham alias surplus dan otomatis menciptakan lapangan kerja, sementara hingga saat ini BUMD di daerah belum pernah mengumumkan laba bersih setiap tahunya sehingga masyarakat mengetahui produktifitas BUMD, sehingga diharapkan BUMD dapat ekspansi usaha melalui peningkatan laba BUMD dan dapat menyerap tenaga kerja yang menggangur di Kalimantan Timur yang juga akan mengurangi angka kemiskinan rakyat Kalimantan Timur.

                Selain membuka lapangan kerja melalui usaha pengunaan Silpa tahun 2012 juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan keahlian rakyat Kalimantan Timur, dan secara khusus diprogramkan untuk  yang belum bekerja pada dinas tenagakerja, caranya dengan memberikan dan menambah anggaran pada APBD untuk pelatihan pada 14 Kabupaten Kota termasuk Disnaker Kalimantan Timur, sehingga pos-pos jabatan yang ditawarkan pada perusahaan di Kalimantan Timur dapat diisi oleh masyarakat Kalimantan Timur, yang  nantinya tidak hanya menjadi pekerja untuk mengisi lowongan yang dikwalifikasi pada pekerjaan non-ahli. Bahwa menurut saya pos anggaran yang terdapat pada pos anggaran untuk melakukan pelatihan pada APBD setiap tahunya relatif kecil jika dibandingkan pos anggaran belanja pegawai sebagaimana hal ini juga pernah disampaikan dan dikritisi Ketua DPRD kota Balikpapan (Balikpapan Post, Kamis, 22 Nopember 2012, hal.6), angka belanja pegawai itu memang tidak ideal karenanya dapat digeser pada pelatihan calon tenagakerja yang menganggur, karena persoalan pengangguran juga jadi masalah kita bersama dimana dampak  penganguran juga dapat menjadi potensi kriminal di dalam masyarakat.

                Selain fungsi APBD dari persfektif hukum tata negara, APBD juga memilik fungsi teknis pengurusan/mikro-ekonomis yang disebut dengan de beheerstechnische functie ; digunakan sebagai dasar kepengurusan secara tertib dan serasi (doelmatig) serta dasar pertanggungjawaban bagi pelaksana. Fungsi teknis ini memang jika dipahami secara sederhana maka pembelanjaan menjadi kaku (rigid) dan tidak fleksibel, padahal ketentuan perundang-undangan juga memberikan ruang untuk fleksibilitas sebagaimana sering kita dengan APBD-Perubahan untuk melakukan evaluasi, momentum inilah yang harusnya dipergunakan oleh pemangku kebijakan untuk melakukan finance engineering terhadap struktur APBD kabupaten, kota maupun provinsi untuk mengeser pos mata anggaran program-program yang tidak efektif dan melihat kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, kebutuhan  itu salah satunya pengangguran. Dengan demikian anggaran yang tidak terserap pada dinas lain dapat digeser kepada disnaker pada kabupaten dan kota melalui program pelatihan tenaga kerja, ekspansi BUMD dengan ketentuan pengelolanya profesional melalui kinerja yang tercermin pada laporan laba rugi setiap tahunya.

                Fungsi ABPD yang ketiga yakni;  fungsi makro-ekonomi yang disebut de macro economishe functie, alat kebijaksanaan (bleid) dalam penentuan suatu tingkat belanja nasional (nationale bestidigingen). Alat kebijaksanaan (freies ermessen) harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dalam kaitanya kebijaksanaan dipergunaan pemangku kebijakan yakni eksekutif dan legislatif secara bersama-sama meynepakati untuk mengeser pos anggaran yang tidak terserap pada SKPD yang tidak produktif dan memindahkan pos anggaran itu terhadap SKPD yang sangat mememungkinkan untuk terserap, dalam hal ini dinas tenaga kerja pada kabupaten dan kota, maka tindakan ini merupakan wujud nyata dari pemangku kebijakan bahwa APBD kabupaten, kota dan provinsi telah dipergunakan sebagai alat penumpas penganguran dan kemiskinan dan tidak untuk kepentingan oligarki.

                Dengan demikian  pendapat para pakar hukum administrasi negara yang memberikan pendapat fungsi anggaran dalam konteks negara welfare state, yakni memajukan kesejahteraan umum, dengan demikian negara beserta jajaranya harus bertanggungjawab meningkatkan tarap hidup warganegaranya melalui pengelolaan anggaran negara yang efektif, efesien dan berdasarkan skala prioritas di Indoensia dan secara khusus di Kalimantan Timur bisa terlaksana melalui proses penganggaran pada tahun-tahun mendatang.