• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

BEDAH BUKU AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP APBD Dr. Piatur Pangaribuan, A.md., SH.,MH

Written by Super User. Posted in Berita

Pascasarjana Universitas Balikpapanmenyelenggarakan acara bedah buku : Audit Investigatif, Badan Periksaan Keuangan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, merupakan disertasi Direktur Pascasarjana Uniba, Dr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH untuk meraih gelar doctor di Untag Surabaya. Dr. H. Suhartono, Rektor Uniba dalam sambutannya mengatakan bahwa disertasi itu mendapatkan predikat cumlaude untuk Dr. Piatur. Bedah Buku dilaksanakan di kampus Uniba.

 

Direktur pascasarjanaDr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH (Pengantar summary) : Filosofi lahirnya buku ini dari persoalan LPG (liquefied Petroleum Gas). Dulu pernah kita dengar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi agar harga elpiji dinaikkan. Selanjutnya Menteri BUMN langsung menaikkan.

                Akhirnyanaiklah harga LPG. Jadilah cheos!. Pada waktu itu ibi-ibu, tukang bakso semua mengeluh dan protes. Lalu muncul pertannyaan, sejauh apa sih hebatnya BPK kok bisa merekomendasikan harga elpiji naik tanpa memikirkan dampaknya yang panjang ? Mengapa begitu takut kepada BPK, apa persoalannya?

                Bagaimana harus bertindak, ketika menemukan kasus siapa yang bersalah dan siapa harus ditahan ?. Menentukan siapa yang bersalah dan siapa pula yang benar. Dalam kontek buku ini dalam kasus korupsi, maka BPK punya kewenangan pula untuk menghitung atau menentukan kerugian negara. Ini tidak mudah, butuh pemahaman khusus.

 

                Dalam melakukan audit investigative, maka seorang auditor harus menggunakan berbagai macam pendekatan. Dalam buku ini ada beberapa keilmuan yang masuk di antaranya accounting, auditing dan hukum. Ketika menentukan atau menghitung kerugian-kerugian negara, harus menggunakan ketiga bidang ilmu tersebut. Hanya saja mana kedudukan hukum yang lebih lex specialis. APBD masuk dalam kategori administrasi negara, dan ini yang paling penting sehingga ketika penentuan besaran kerugian negara tidak merugikan orang lain.

                Bersyukur saya memiliki ilmu accounting. Karena saya lulusan alumni accounting Poltek Samarinda. Saya juga pernah bekerja di bidang auditing. Jadi persoalan auditing bukan hal baru bagi saya. Latar belakang saya sebenarnya accounting. Karena saya mempunyai latar belakang accounting, auditing, akonomi dan hukum maka memperlancar dalam membuat buku ini.

                Dalam menentukan kerugian negara ada beberapa aspek. Kalau kita melihat kerugian-kerugian negara melalui accounting. Bisa saja orang accounting mengatakan kok anggaran yang digunakan banyak amat!. Sedangkan masyarakat masih banyak yang membutuhkan. Tetapi karena APBD itu merupakan Undang-Undang, maka tidak bisa hanya menggunakan aspek accounting saja tetapi juga menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi. Jadi multidisipliner!

                Pengambilan keputusan dan argumentasinya harus lengkap. Kajian berdasarkan hukum dan semua aspek yang ada di dalamnya ada titik temu, sehingga tidak memberikan argumentasi atas dasar “pokoke”. Saya berharap dalam bedah buku ini silahkan memberikan argumentasi. Saya berani membedah buku ini, karena saya siap untuk dikritisi.

               

                 Andi Burhanuddin Solong (Ketua Dewan sebagai Panelis) : Saya memberikan aspirasi kepada Bapak Piatur atas lahirnya buku ini. Tetapi perlu diingat bahwa eksistensi BPK sudah jelas tegas dijamin dalam UUD 45. Dalam kaitannya dengan APBD semestinya, persoalan keuangan itu jelas di bawah Menteri Keuangan. Seperti UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terkait dengan pemeriksaan oleh BPK yang harus menyampaikan kepada DPR, DPRD diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga terkait ole PP 24 Tahun 2004 tentang keuangan Daerah. Jadi Kalau terjadi kesalahan di DPR, maka harus dilihat substansinya. Bisa jadi yang salah BPK!

                Jadi yang disampaikan oleh Dr. piatur ini menyangkut tentang eksistensi BPK. Sebaliknya kalau kita bicara eksistensi APBD, maka dari sinilah kita bisa melihat terjadinya perubahan dari system sentralisasi menjadi disentralisasi. Semestinya urusan keuangan itu berada dibawah kewenangan Menteri Keuangan, tetapi dengan adanya aturan itu maka masalah APBD juga masuk ke wilayah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Ini yang menjadi persoalan!.

                Saya sengaja tidak masuk dalam substansi buku Dr. Piatur. Bagaimana pun juga Pak Syaukani saya tahu betul, jadi saya tidak mau masuk ke ranah itu.