• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

TAK DILIBATKAN BAHAS RAPERDA, AKADEMISI LOKAL PROTES

Written by piatur. Posted in Informasi

BALIKPAPAN  -  Direktur Pacasarjana Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan memberikan apresiasi atas pelaksanaan forum Focus Group Discussion (FGD), yang digelar DPRD Balikpapan di hotel Grand tiga Balikpapan, Kamis (21/7) pagi.

“Baru kali ini terjadi dalam sejarah pembahasan draft Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) dibuka untuk publik, akhirnya terbongkar juga kekosongan-kekosongan dalam draft itu,” ujar Piatur-panggilan akrab Piatur Pangaribuan di sela FGD kemarin.

“Menurut saya paling tidak, pembuatan Raperdaitu Universitas luar harus menggandeng Universitas lokal karena mereka tidak tahu cerita. Begitu membuat Perda mungkin secara teoritis mereka paham tapi secara teknis mereka tidak tahu,” sambungnya.Sering kali, ia mengatakan, Pemkot dikalahkan dalam persidangan di Pengadilan.  Hal itu  salah satunya disebabkan adanya Perda yang dibuat tidak rapi.

 

“Sehingga karena lemahnya Perda itu dimanfaatkan oleh pengacara-pengacara tandingan,” tandasnya.Dia melanjutkan, begitu berperkara sering Pemkot kalah di persidangan. Penyebabnya Perda yang disusun banyak kelemahan sehingga belum terakomudir secara keseluruhan, baik dari aspek filosofis, sosiologis, politis maupun aspek lainnya. Itu terjadi karena dalam menyusun draft Raperda tidak melibatkan akademisi lokal.“Kalau tidak tahu historisnya lalu mengatur, terus siapa yang diatur dan apa yang diatur? Akhirnya Perda yang disusun menjadi aturan yang tidak sejati atau kuat. Kita berharap teman-teman yang dari Universitas Brawijaya jangan resisten,  harus terbuka,” harapnya.Maka dari itu, ia berharap, ke depannya Pemkot wajib menggandeng akademisi lokal untuk menyusun draft Raperda itu.“Kalau engak mau dengan Uniba, dengan  yang lainnya engak masalah, dengan LSM juga bagus karena mereka paham historisnya,” tukasnya.Menanggapi hal itu, di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin menyerahkan kepada salah satu perumus naskah akademik Perda tersebut, Dr Noor MA dari Universitas Brawijaya. Ia menjelaskan, sebenarnya ini bukan dalam hal penyusunan Raperda tersebut akan tetapi hanya merumuskan.

“Kita hanya merumuskan memberikan sebuah padangan tapi ketika dalam pembahasan ini kan sebenarnya akademis lokal juga ada, artinya pemahaman pengertian tentang pelibatan akademis lokal itu dalam tataran apa?,” jelasnya.

Irwan menambahkan, jika berada dalam posisi perumusan, semua elemen masyarakat termasuk stakeholder harus dilibatkan. “Tidak hanya akademis lokal saja yang dilibatkan tapi semua elemen masyarakat,” tambahnya.

“Jadi pengertian akademisi lokal itu memang tidak dilibatkan pada penulisan perumusan Perda itu. Tetapi pada endingnya itu diproses oleh eksekuitf dan legislatif, disitulah perannya,” pungkasnya. (tur/yud)