• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

PLN Bisa Di-Class Action Biarpet Listrik Selama Sepuluh Jam

Written by Super User. Posted in Informasi

Balikpapan Post, 30 Nopember 2015

BALIKPAPAN - Lagi-lagi penyakit PLN biarpet listrik kembali kambuh. Sebagian permukiman di wilayah Balikpapan Selatan, Sabtu (28/11), mengalami pemadaman listrik mulai pukul 23.00 Wita, selama kurang lebih 10 jam. Baru pada pukul 09.00 Wita, Minggu (29/11), listrik kembali normal. Direktur Pascasarjana Universitas Balikpapan (Uniba) Piatur Pangaribuan mengatakan, masyarakat bisa melakukan tuntutan bersama atau dikenal class action kepada PLN akibat penyakit biarpetnya yang sering kambuh.

 

Class action selalu terbuka, karena itu merupakan bentuk pelayanan publik dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” kata Piatur Pangaribuan.  Dirinya menjelaskan, mekanisme gugatan class action itu bisa dilakukan jika ada fakta kerugian masyarakat umum akibat biarpet. Sementara, biarpet listrik jelas merugikan masyarakat, khususnya pengusaha. “Seperti AC, TV, dan kulkas rusak akibat tiba-tiba listrik mati. Pengusaha laundry tak bisa menjalankan usahanya akibat listrik mati, itu bukti nyata, tentu masyarakat bisa menggugat class action PLN,” terang dia.

 

 

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, beberapa tahun lalu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Uniba melayangkan surat gugatan class action sebagai upaya hukum, karena masyarakat banyak dirugikan lantaran sering mati lstrik secara tiba-tiba. “Waktu itu LBH memberikan kesempatan kepada General Manager (GM) untuk memperbaiki kinerja internal, setelah itu agak lumayan bagus aksinya. Namun setelah ada pergantian GM, ternyata performanya buruk sekali, biarpet kumat lagi. Ini yang saya sesalkan,” papar Piatur. Piatur melanjutkan, sejak 2007 silam hingga 2015 tahun ini atau sudah delapan tahun lamanya permasalahan listrik di Balikpapan belum teratasi. Dia menilai, hal itu disebabkan buruknya kinerja PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini saya bilang kinerja yang gagal, nggak pernah teratasi, sebenarnya ada apa? Jangan-jangan kepentingan masyarakat diabaikan, dan dialihkan ke pengusaha untuk kepentingan pribadi. Seharusnya pelayanan sudah lebih baik,” cetusnya.

 

Piatur berharap agar Pemkot Balikpapan bersikap tegas. Dalam hal ini, wali kota Balikpapan dapat mengunakan kewenanganya untuk menyatakan sikap keberatan terhadap GM PLN jika kinerja yang dijalankan sangat buruk. Jangan sampai, tegas Piatur, GM PLN mengeluh dalam menjalankan tanggung jawabnya, tetapi saat menerima gaji tak pernah mengeluh. “Kewenangan Wali Kota diatur dalam undang-undang otonomi daerah. Tapi kan selama ini tidak pernah digunakan dalam menyikapi byar pett listrik di Kota Balikpapan, sikap wali kota ayem-ayem saja, nggak pernah menggunakan wewenang itu,” katanya.

 

“Coba tiru Gubernur Ahok, kalau melihat kinerja tidak kompeten langsung cari upaya termasuk keberatan terhadap orang yang bertanggungjawab. Jangan sampai GM-nya itu mengeluh. Saat mengambil gajian nggak ngeluh, tapi begitu tanggung jawabnya ngeluh,” sambungnya lagi. (tur/yud)