• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

Piatur Tulis Tangan 10 Halaman Konsep Kepemimpinan KPK (1)

Written by piatur. Posted in Informasi

Setelah lolos administrasi Calon Pimpinan KPK, Dr Piatur Pangaribuan A.Md, SH, MH mengikuti tahapan penyusunan makalah diri dan kompetensi dua hari lalu.
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai Direktur Pasrcasarjana Universitas Balikpapan (Uniba) mengaku mantap mengikuti tahapan kedua itu. Piatur yang dikenal sebagai pendiri Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Uniba dan Ketua Forum Doktor Balikpapan itu dapat menyelesaikan tugas yang diminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dengan baik.  
Bagaimana cerita Piatur tentang tahapan seleksi Calon Pimpinan KPK dan mimpinya memberantas korupsi di Indonesia, klikbalikpapan.com mendapat kesempatan wawancara di sela kesibukan di ruang kerjanya, Jumat (10/7/2015).
Berikut kutipan wawancara:
 
KLIK BALIKPAPAN: Bagaimana strategi anda menyelesaikan tahapan kedua penjaringan Pimpinan KPK dengan baik?

Makalah tentang diri dan kompetensi itu cerminan dari kita bagaimana jika kita terpilih besok untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi di Indonesia. Jadi makalah ditulis tangan semua, untuk memastikan apakan orang ini bisa bikin makalah.

 

Kami diuji apakah nyambung ketika menulis tangan dan di komputer. Tepar juga 10 lembar. Waktunya 3 jam. Kalau di komputer kan gampang kalau mau nambah atau kurang. Tetapi kalau menulis ini sudah harus diprediksi, karena tidak boleh lebih dari 10 halaman. Jadi benar-benar feeling. Kalau tidak biasa, malah ada yang baru lima halaman sudah kesimpulan. Kalau diulang lagi tidak bisa. Tidak boleh dicoret. Karena sudah terbiasa, saya bisa menyelesaikan dengan baik sepuluh halaman.

 

KLIK BALIKPAPAN: Apa yang anda paparkan dalam makalah itu?

Saya sangat beruntung karena apa yang harus ditulis menyangkut pertanyaan tentang kepemimpinan. Karena sudah biasa, saya pakai teori dan konsep. Berdasarkan itu saya kembangkan. Dalam makalah itu saya tulis, pemimpin itu harus punya kompetensi. Pertama, kompetensi profesional. Menguasai bidang. Secara definisi, profesional mengerti keilmuan, kapan penerapan dan bisa memprediksi hasilnya seperti apa.

Yang kedua, pemimpin harus punya kompetensi teknis. Ini latar belakang keilmuan, masih bertalian dengan profesional. Bahkan teman-teman KPK menginginkan pimpinan KPK memiliki sejumlah latar belakang. Multi dimensi. Saya beruntung karena ada pengalaman akuntansi, keuangan. Pernah jadi hakim, pernah jadi pengacara dan akademisi juga. Ini kekuatan saya untuk itu.

Yang ketiga. Kompetensi metodologi. Ketika ada persoalan itu kita sudah kreatif, kira-kira solusi apa yang kita tawarkan. Misalnya kemarin, pada saat penetapan BG tersangka. Harusnya dipersiapkan dulu, karena terhitung cepat penetapannya. Sehingga secara infrastruktur, lobi politik belum siap. Begitu ditetapkan, ada perlawanan, KPK tidak siap.

 

KLIK BALIKPAPAN: Apakah hal politik seperti itu harus dipertimbangan pimpinan KPK?

Itu harus. Sebagai seorang pimpinan harus menghitung kekuatan. Karena penegakan hukum itu harus berimbang. Antara hukum dan politik hukum itu harus berimbang. Karena faktanya, secara hukum menang, tapi secara eksekusi tidak bisa dilaksanakan.

Contoh, Abraham kesalahan kecil dia diproses. BG yang gede tidak diproses sampai sekarang. Inilah fakta karena tidak menghitung kekuatan itu tadi. Dia lebih kepada strategi. Tidak bisa tiba masa tiba akal. Apalagi KPK hanya lima orang, yang harus diperiksa 250 juta orang. Kira-kira kalau tidak pakai peta begitu bagaimana?

Yang terakhir, adalah kompetensi sosial. Ini kemampuan berkomunikasi sehingga lembaga ini bisa lebih soft. Bukan berarti kita ngeper. Tetapi membangun komunikasi.

Contoh, kalau menetapkan tersangka pada saat dia berulang tahun atau setelahnya kan sama saja. Ini kan kemampuan berdialog. Dapat simpati, tapi penegakan hukum tetap berjalan. Seperti Hadi Purnomo. Saya bukan berarti membela, tetapi bisa arif dan bijaksana. Kalau dilewatkan saja penetapan tersangka setelah ulang tahun. Besoknya baru ditetapkan. Pasti ada simpati, khususnya dari keluarga. Kalau tidak begitu akan ada antipati dari keluarga.

Padahal secara hukum tidak berpengaruh. Besok atau sebelumnya kan sama saja. Jadi ada nilai sosial, tapi tanpa mengurangi substansi penegakan hukum. Kemampuan ini harus dibangun.

Ibarat mencabut rambut di tepung, tepung tidak berhamburan. Semuanya terkendali.Kan repot kalau tidak terkendali seperti sekarang. Jadinya apa. KPK sekarang tergerus waktu untuk mengusuri hal ini. Dampaknya, KPK tidak bisa mengatasi hal substansi.

(bersambung ke-2)

 

Reporter : Abdul Haris    Editor : Jalaluddin Tsany