• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

MENDAFTAR JADI PIMPINAN KPK, SENSASI ATAU KOMPETENSI? PIATUR PANGARIBUAN (2-HABIS)

Written by Super User. Posted in Informasi

Aduannya tentang korupsi kebijakan di Balikpapan tak kunjung ditindaklanjuti. Dia pun bertekad bergabung di KPK untuk membuka tabir kasus rasuah di Kaltim.

 Langsung Bidik Kasus Korupsi di Kaltim,

Dimuat Tanggal 25 Juni 2015, Head Line, Kaltim Post Group.

RAHMAT SETYA HIDAYAT, Balikpapan

 

GELANG rantai warna kuning emas melingkar di pergelangan tangan kiri pria bernama lengkap Piatur Pangaribuan itu. Perhiasannya tersebut terlihat lebih mencolok di antara penampilannya yang sederhana.

Kemeja abu-abu garis putih serasi dengan celana serupa. Dua pena diselipkan di saku kemeja. Sepatu pantofel melengkapi tampilannya. Piatur yang akrab dengan potongan rambut tipis itu datang setengah jam lebih awal dari waktu perjanjian dengan Kaltim Post di Excelso Balikpapan Baru, Minggu (21/6) malam.


Kopi luwak menemani bincang santai dengan dosen yang juga direktur Pascasarjana Universitas Balikpapan (Uniba) ini. Nama Piatur Pangaribuan memang tak asing di Kota Minyak. Pria 42 tahun ini terus naik daun setelah mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Uniba pada 2013 lalu. Gebrakannya sukses membuat beberapa instansi kebakaran jenggot.


Salah satunya PLN. BUMN satu ini sempat digugat karena sering kali mengalami padam listrik sehingga dianggap merugikan masyarakat.


Hasilnya, perusahaan setrum negara memberikan potongan Rp 5,2 miliar sebagai ganti rugi pelanggan Balikpapan, Samarinda, dan Kukar. Tak ketinggalan, Manajer PLN Area Kaltim juga sempat dilaporkan LBH Uniba ke Polres Balikpapan dengan tuduhan menyebar informasi palsu. Ini terkait call center PLN 123 yang kinerjanya tak sesuai dengan yang dijanjikan.


BUMD juga tak luput. LBH Uniba kerap menyoroti PDAM karena kualitas air yang tak baik. Juga masih banyaknya daerah di Balikpapan yang tak teraliri air bersih. Apalagi wilayah ketinggian yang hanya teraliri air bersih pada malam hari berujung somasi dilayangkan kepada wali kota Balikpapan. Masyarakat Kota Minyak juga sempat digemparkan ketika Piatur membuka data keberadaan sertifikat di atas laut.


Ada 50 hektare lebih laut Balikpapan yang nantinya bakal dibangun coastal road rupanya sudah bersertifikat. Hal ini sudah dilaporkan ke Polda Kaltim, juga ke KPK. Namun sampai saat ini tak jelas tindak lanjutnya. “Kalau saya jadi pimpinan KPK masalah di Kaltim yang sudah di depan mata ini yang langsung saya tindak lanjuti. Datanya sudah ada. Teman-teman LSM juga banyak punya data. Saya belum jadi pimpinan KPK saja berani melaporkan apalagi kalau sudah jadi pimpinan KPK,” ujarnya.


Sepak terjang pria Kelahiran Sumatra Utara, 30 Mei 1973 ini dimulai ketika ia merantau ke Kaltim pada 1991. Piatur yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA nekat ke Samarinda untuk memperbaiki nasib. Kedua orangtuanya adalah seorang petani, namun ibunya sudah meninggal pada waktu itu. Piatur adalah anak kelima dari sembilan bersaudara. Berkat bantuan dari kakak-kakaknya ia bisa melanjutkan sekolah hingga lulus D-3 di Politeknik Samarinda.


Setelah itu, Piatur sempat menjadi kepala gudang di salah satu toko elektronik di Samarinda. Setahun mengumpulkan modal, ia menempuh S-1 Ilmu Hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo pada 1998. Setahun kemudian Piatur memilih berdomisili di Balikpapan dan bekerja sebagai supervisor Expor Impor dan Asisten Tax Corporate di PT Eka Dharma Jaya Sakti.


Setelah lulus S-1, karier Piatur terus menanjak. Ia keluar dari pekerjaannya dan membuka kantor konsultan hukum yang bertahan hingga sekarang. Meski ia tak menyebutkan kepada Kaltim Post, sumber Kaltim Post di lingkungan LBH Uniba menyebutkan Piatur menjadi konsultan hukum beberapa perusahaan besar di Kaltim.


Pada 2004–2007, Piatur sempat bergabung di PT Bima Nusa sebagai senior manager HRD. Ini dilakukan sambil melanjutkan studi S-2 di Universitas Brawijaya Malang. Pada 2010 ia melanjutkan S-3 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Tahun itulah dia mengikuti seleksi hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial bersaing dengan 150 peserta asal Kaltim. Ia berhasil mengalahkan seluruh pesaingnya dan terpilih dari unsur pengusaha mewakili Apindo Kaltim.


Sayangnya, tak seperti seleksi tahun-tahun sebelumnya di mana putra daerah dikembalikan ke daerah asalnya, Piatur ditempatkan di PN Kendari.


Apindo Kaltim juga menolak hal ini karena kader Kaltim harus ditempatkan di daerah lain. Inilah yang membuat Piatur lantas tak mengambil profesi tersebut. Selanjutnya, Piatur lulus dari studi S-3 nya dengan predikat cum laude pada 2013.


Tahun yang sama ia mendirikan LBH Uniba bersama mahasiswa. Setahun kemudian ia menjabat direktur Pascasarjana Uniba. Ia juga sebagai ahli pengadilan arbitrase Singapura, pada Pengadilan Negeri Kutim maupun Pengadilan Negeri Balikpapan. Kemampuannya berbahasa Inggris membuatnya sempat diundang menjadi pembicara pada forum internasional di Malaysia.


Namun, setiap kali ke luar negeri membuatnya sakit hati. “Ada saja yang menganggap remeh Indonesia. Karena mereka beranggapan apapun bisa diatur di Indonesia asalkan ada uang. Apa saja bisa dibeli. Sehingga terkesan kita ini tak ada harganya,” kata Pria yang hobi membaca menulis dan olahraga ini.


Di sisi lain melihat kesenjangan di dalam negeri antara si kaya dan si miskin mendorongnya untuk terlibat langsung di dalam KPK untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Persoalan di Kaltim juga disoroti karena penindakan terhadap kasus korupsi dianggap masih semu.


“Artinya belum konkret. Sertifikasi atas laut di Balikpapan yang sudah jelas sampai sekarang tak ada tindakan nyata,” ujarnya memberi contoh. Selain itu, masih banyak lagi. Soal jaminan reklamasi perusahaan tambang di Kaltim yang sampai sekarang tak jelas ke mana uangnya. Bahkan hingga menewaskan 10 orang di satu lubang tambang. Sementara soal divestasi saham KPC sampai sekarang juga tak jelas ke mana uangnya.


Juga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tiga tahun berturut mendapatkan predikat disclaimer terhadap laporan keuangan daerah, tiba-tiba langsung WTP. “Katanya wajar tanpa pengecualian, padahal kalau dilihat kesenjangan masih sangat jauh di Kukar,” tambahnya.


Ada juga soal pengadaan pesawat Kaltim Air yang akhirnya dijual rugi. “Itu semua enggak perlu penelitian. Tinggal ambil saja orang-orangnya. Teman-teman di Kaltim punya datanya semua,” imbuhnya. Dengan pengalamannya yang pernah menjadi hakim, pernah menjadi HRD, serta dosen membuatnya optimistis bisa menjalankan KPK dengan baik. “Soal keilmuan saya optimistis. Mau berdebat sama siapa saja soal hukum saya siap,” jelasnya. (far/k9)