• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

SEMINAR PEMBERANTASAN KORUPSI DI BALIKPAPAN

Written by Super User. Posted in Informasi

(Dr. Piatur Pangaribuan, S.H. nomor dua dari kanan).

BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan, Pemprov Kaltim  terus

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Kolusi,Korupsi dan Nepotisme

(KKN) demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Bentuk keseriusan Pemprov Kaltim pada upaya pemberantasan korupsi ditandai dengan

pelaksanaan Instruksi Presiden terkait rencana aksi daerah pada pencegahan korupsi dengan

menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,” kata Farid Wadjdy saat menghadiri

Seminar Anti Korupsi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) di

Balikpapan, Rabu (29/5).

Prinsip tata pemerintahan yang baik lanjut Farid, diantaranya meningkatkan pelayanan publik,

memberantas pungutan liar serta  bersama-sama DPRD melakukan pencegahan terhadap

kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara yang bersumber dari APBN maupun

APBD.

Sedangkan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi diarahkan pada penerapan sistem

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

dalam mendukung kinerja serta menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.    

“Pemprov juga mengoptimalkan reward and punishmend terhadap kinerja aparatur

dalam

pemberantasan korupsi ini. Kami juga melakukan kerjasama dalam pencegahan korupsi  secara

konsisten dan berkesinambungan serta memperbaiki dan menyempurnakan sistem mekanisme

dan pelayanan publik,”ujarnya.

Setelah dilaksanakan berbagai upaya pencegahan lanjut dia,  belakangan ini sudah mulai terasa

terjadinya perubahan, khususnya dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan pemerintahan  dengan kegiatan pelaksanaan penerapan managemen     berbasis

kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas, seiring dengan menurunya penyimpangan pada proses pengadaan

barang dan jasa, terfasilitasinya pengaduan masyarakat serta terciptanya manajemen

pemerintahan yang efektif  dan efisien.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat komitmen untuk mewujudkan Kaltim

menjadi Island of Integrity dengan dilaksanakan  pencanangan pembangunan Zona Integritas

(ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 22 Oktober 2012 lalu.

“Upaya kita mencapai ZI menuju WBK didukung sejumlah pihka terkait. Dukungan ini tentu

akan memberikan dampak positif terhadap reformasi birokrasi yang juga gencar kita lakukan,”

tegas Farid. 

Mendukung rencana ini, Pemprov telah menyiapkan Road Map Reformasi Birokrasi dan Road

Map Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Hasilnya, dalam dua tahun berturut-turut laporan keuangan Pemprov Kaltim berhasil

memperoleh opini penilaian BPK RI  Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada

2013,  Kaltim mampu mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” yakin Farid.

Seminar anti korupsi  bertema “Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN”

tersebut menghadirkan nara sumber Nanang Farid Syam dari KPK Bidang  Jaringan Antar

Lembaga, AKBP Edgar D Sidik (Kasat Tipikor Polda Kaltim), Edhi Nursapto (Koordinator

Asintel Kejakswaan Tinggi Kaltim) dan Penasehat Formak Kaltim, Piatur Pangaribuan. Hadir

juga dalam seminar tersebut Walikota Balikpapan, H Rizal Effendi. (sar/hmsprov).

 Sumber: http://www.kaltimprov.go.id