• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

TANGGUNGJAWAB HUKUM WAWALI PENJUALAN ASSET PEMKOT BPN

Written by Super User. Posted in Informasi

Berita dugaan penjualan asset pemerintah kota Balikpapan yang dimuat dalam tiga media harian surat kabar pada tanggal 4 Pebruari 2013, mengejutkan banyak pihak, namun bagi saya kejadian ini sudah merupakan kejadian biasa, mungkin kita yang lupa bahwa dulu juga pernah dimuat dalam media massa pemerintah provinsi juga kesulitan melakukan inventarisasi asset dan ada pulu asset mobil-mobil pemerintah yang tidak dikembalikapan oknum pejabat meskipun masa jabatanya sudah selesai yang pada akhirnya teraik-tarikan bahkan ancam-ancaman oknum pemakai asset pemerintah tersebut. Hal ini mencerminkan carut-marutnya penyusunan laporan keuangan pemerintah di Kalimantan Timur secara umum dan secara khusus di Balikpapan, dimana selalu mendapat pendapat BPK atas laporan keuangan

pemkot Balikpapan yakni, "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", tetapi kenyataan selalu ada peristiwa pidana baik peristiwa korupsi Dispeindakop dan terakhir adanya dugaan penjualan asset pemerintah Balikpapan yang dilakukan wawali. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar dan meragukan atas pendapat yang diberikan BPK selama ini atas laporan keuangan pemerintah Balikpapan dengan opini WDP.  Pengertian Wajar Dengan Pengecualian secara umum memiliki arti, "pencatatan seluruh transaksi pemkot Balikpapan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah", namun faktanya dugaan asset pemkot Balikpapan luput dari pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah kota Balikpapan sehingga bisa dijual.

                Peristiwa carut-marutnya pengelolaan keuangan negara ini sebenarnya juga terjadi secara nasional dimana salah satunya bertalian dengan asset negara, hal inilah yang menjadi latarbelakang dilahirkanlah Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena peraturan yang dipergunakan selama ini masih mempergunakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yakni; Indischce Comptabiliteitswet yang dikenal dengan ICW stbl.1925 No.448 sebagaimana telah beberapa kali diubah denganperaturann terakhir UU No.9 Tahun 1968 sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia mengingat pesatnya perkembangan ilmu keuangan.

                Salah satu yang ditekankan dalam  UU No.17 Tentang Keuangan Negar adalah bahwa pencatatan atau pengakuan atas transaksi asset berdasarakan akrual basis yang memiliki pengertian; transaksi terhadap asset sudah diakui menjadi harta negara pada saat terjadi transaksi dicatat, meskipun belum lunas ataupun administrasinya belum lengkap tetapi sudah dalam proses pengurusan hingga surat-suratnya lengkap sudah diakui menjadi asset negara dalam hal ini pemkot Balikpapan. Bahwa dalam pengakuan atas asset negara terdapat dua metode atau basis akuntansi pengakuan yang diterapkan, yakni; kas basis dan akrual basis. Basis akuntansi akrual telah dijelaskan, pada saat transaksi dilakukan terhadap aset meskipun belum lunas atau administrasi sedang proses maka sudah diakui dalam laporan keuangan pemerintah, sedangkan pengertian kas basis terhadap asset, pengakuan atas transaksi diakui pada saat transaksi lunas atau setelah dokumen-dokumen aset lengkap akibatnya belum masuk dalam laporan keuangan pemerintah. Pada tahap inilah sering terjadi manipulasi atas asset pemerintah oleh para oknum untuk menyelewengkan asset pemerintah menjadi milik priobadi, karena pembelian belum lunas dan belum diakui dalam laporan keuangan negara maka pemilik kekuasaan melakukan penyalahgunaan kewenagan atas asset pemerintah. 

                Pencatatan atas aset negara tersebut sudah harus dilakukan secara akrual basis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ternyata pelaksanaan ini juga belum dijalankan oleh pemerintah secara penuh sehingga kembali ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memerintahkan agar pencatatan atas transaksi pemerintah secara akrual basis terhadap seluruh transaksi pemerintah baik terhadap asset maupun terhadap no-asset sehingga tidak ada lagi transaksi pemerintah yang tertinggal dan yang tidak dicatat dalam laporan keuangan pemerintah, sebagaimana yang terjadi atas dugaan penjualan asset pemkot Balikpapan oleh Wawali Balikpapan.

                Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menentukan; Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dengan demikian paling lambat tahun 2008 pengakuan pengeluaran dan pendapatan sudah berbasis akrual sejak ditetapkan tanggal 5 April 2003. Namun dalam prakteknya mayoritas pemerintah daerah belum memiliki etikat baik untuk melaksanakanya atau memang ada dugaan kesengajaan tidak melaksanakan pencatatan secara akrual basis oleh kepala dinas keuangan dalam hal ini pemkot Balikpapan. Bahwa persoalan pemkot Balikpapan sebenarnya juga sama dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang selama tiga tahun berturut-turut diclaimer of opinion termasuk kota Samarinda, discalimer of opinion memiliki pengertian auditor tidak membuat pendapat auditor, karena pencatatan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah karena tidak bisa dibaca laporan keuanganya secara keseluruhan, dalam keadaan seperti ini, tentu potensi penyelewengan atas asset pemerintah sangat terbuka lebar dan perlu diwaspadai secara khusus oleh legislatif dan dalam konteks penjualan asset pemkot Balikpapan sangat beralasan kuat segera dilakukan Pansus atas dugaan atas penjualan asset pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang Wawali atas dugaan penjualan asset pemkot Balikpapan harus segera diminta pertanggungjawab hukum. Menurut Chairil Sukandani mengatakan; di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabatan pemerintahan tertentu, tersirat pertanggungjawan dari pejabat yang bersangkutan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam kontek dugaan atas penjualan asset pemkot Balikpapan, jika ditemukan terjadi manipulasi secara sengaja (mens rea) Wawali bersama-sama orang lain melakukan manipulasi maka dapat dipidana.

                Untuk mengantisipasi pengawasan terhadap pengelolaan asset pemkot Balikpapan kedepan, Walikota Balikpapan  perlu melakukan restrukturisasi terhadap kepala keuangan dan pengelolaan asset pemkot Balikpapan dan meletakan pejabat yang profesional.  Menurut Samuel P. Hutington profesional meliputi; expertise, responsibility and cooperative. Keahlian dimana, pejabat harus seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam hal ini mendeteksi asset-asset pemkot Balikpapan termasuk memahami ketentuan penyusuanan laporan keuangan negara; bertanggungjawab, setiap pejabat yang mengelola asset pemkot Balikpapan. pejabat harus bertanggungjawab atas kinerjanya dan harus dipertanggungjawabkan ke publik. Sebagimana Chairil Sukandani mengatakan; di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabatan pemerintahan tertentu, tersirat pertanggungjawan dari pejabat yang bersangkutan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam kontek pengelolaan asset pemkot Balikpapan harus dapat mempertagungjawabkan atara catatan dalam daftar asset dengan dengan bukti phisik asset dilapangan. Dapat bekerjasama, pejabat pengelola keuangan dan pengelola asset pemkot Balikpapan harus dapat bekerjasama dengan pejabat lain dalam hal ini Badan Pertanahan Negara (BPN), tanah milik pemkot Balikpapan yang diduga dijual Wawali dapat dilihat setiap saat dan tidak tersembunya, kok bagian asset ataupun bagian keuangan pemerintah Balikpapan tidak jeli melihat peristiwa ini, hal ini cerminan pengelolaan asset pemerintah tidak dilaksanakan secara profesional dan saatnya untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat ini.