• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

Menggugat keputusan UMP Gubernur KALTIM 2013, “Menang di atas kertas kalah dengan kenyataan PHK”

Written by Super User. Posted in Informasi

Menurut Soetjipto Rahardjo hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep keberlakuan yakni;

1) Berlaku secara yuridis;

2) Berlaku secara sosiologi;

3) Berlaku filosofis;       

4) Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan).               

                Pandangan tersebut di atas telah tergambar dalam amanat pembukaan UUD 45 pada alinea ke empat sebagai  konstitusi Indonesia, yang berbunyi; "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...

 

                Mengacu amanat konstitusi pada alinea diatas, dalam kontek ini saya mempertautkan dengan pengangguran yang belum dapat kerja dan yang sudah bekerja dimana pekerja meminta kenaikan UMP merupakan upaya yang sah-sah saja di satu , namun di sisi lain yang menjadi pertanyaan kita, pernahkah kita memikirkan nasib kawan-kawan kita  yang menganggur, dimana yang sudah bekerja minta naik gaji sementara yang menganggur semakin jauh ketertinggalnya dimana sepengetahuan saya baik secara lokal, nasional dan internasional pengangguran tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan secara integrated (tripartid) di Indonesia tetapi pengangguran dibahas secara terpisah baik sektor formal dan informal pada forum Dewan Pengupahan.

                Selanjutnya amanat konstitusi pada alinea ke empat berbunyi, ..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

                  Dalam kontek pembahasan pengupahan dalam hal ini UMP tahun 2013, maka pemangku kebijakan haruslah arib dan bijaksana dalam menentukan keputusan pengupahan, dimana wadah pengambilan keputusan sudah ada yakni, melalui musyawarah dan telah diwakili oleh perwakilan masing-masing dari pekerja, pemerintah dan pengusaha. Karena negara kita adalah negara hukum maka tata cara dalam penentuan UMP haruslah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diatur  baik dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21 Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan Pasal 8 ayat (1) Kepmenaker No.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Provinsi.

                Dengan merujuk ketentuan diatas maka diharapkan ketertinggalan antara kawan-kawan yang bekerja dan kawan-kawan yang belum bekerja diharapkan dapat memperkecil disparitas. Adapun  faktor lain yang menimbulkan kesenjangan antara yang sudah bekerja dengan yang sudah pekerja,  salah satunya belum punya  pengalaman bekerja dan keahlianya belum ditingkatkan. Bahkan yang sudah bekerjapun keahlianya masih perlu ditingkatkan yakni, sebanyak 53,9 pekerja (Kompas, Jum'at 7 Desember 2012) lalu pertanyaanya adalah bagaimanakah mewujudkan hubungan industrial pancasila kita sehingga kawan-kawan kita yang belum bekerja bisa juga menjadi pembahasan baik antara yang sudah bekerja, pemerintah dan pengusaha,  apalagi harga batu bara saat ini turun, harga buah kelapa sawit turun dan sektor perkayuan juga lagi lesu.  

                Bahwa untuk menjawab persoalan diatas maka pemangku kebijakan  sebelum menetapkan  suatu peraturan, maka sebaiknya pemangku kebijakan bersikap arif dan bijaksana dengan memperhatikan seluruh kepentingan stake holder, sehingga pada saat kebijakan diterapkan  para stake holder  dapat menerima meskipun kenyataanya tidak mungkin semua dapat terpuskan.  Kita semua tentu sudah paham dalam setiap kebijakan tidak mungkin dapat menyenangkan hati  setiap orang, oleh karena itu apa yang menjadi batu uji yang akan kita pergunakan dalam membuat suatu keputusan sehingga tidak terjadi kekonyolan yang tidak perlu terjadi sebagaimana yang kita alamai saat ini di kalimantan Timur.  

                Salah satu  persoalan di Kalimantan Timur yang menjadi perhatian yakni, UMP 2013 belum dilaksanakan PHK sudah berguguran, Harian Tribun memuat di sektor pertamabangan sudah di PHK 750 orang pada bulan awal Desember 2012, kemudia di harian Tribun yang sama juga sedang terjadi proses PHK pada PT. Inne Donghoa sekitar 1,300 karyawan pada sektor perkayuan (Tribun, 21/12/2012/hal13), padahal pelaksanaan UMP 2013  belum dimulai, ditambah lagi angka pengganguran yang belum terserap pada tahun 2011 sebanyak 173,000 orang (Tribun, 14/12/2012/hal.8)  dari sektor formal (berpendidikan) dan belum termasuk pengangguran sektor informal. Hal inilah yang disebut olehSoetjipto Rahardjo hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan) sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum, kita sudah haru dapat memperediksi perekonomian di Kaltim sebelum UMP 2013 ditetapkan, kalo ekonomi lagi baik maka tidak menjadi persoalan UMP naik secara drastis, tetapi jika perekonomian lesu kemudian kenaikan UMP 2013 naik drastis sekitar 48%, ini merupakan  keputusan yang tidak futuristik alias konyol secara khusus akan terasa pada usaha menegah kebawah.

                 Ada wacana pemikiran yang di PHK pada sektor pertambangan mau diarahkan bu Bupati Kutai Kartanegara pada sektor perkebunan sebagaimana  arahkan pak Gubernur tetapi harga sawit juga lagi lesu (Tribun, 14/12/2012,hal.1). Lalu pertanyaan besarnya adalah bagaimana nasib karyawan/i  yang akan mungkin terjadi PHK tahun 2013 dan siapa yang bertanggungjawab terhadap karyawan/i yang terkena PHK, pak Gubernur, pengusaha, pekerja yang sudah bekerja atau tanggungjawab bersama? sehingga anak dan istri para karyawan/i bisa makan dan anak-anak bisa pergi ke sekolah.

                Bertitik tolak dari pandangan Soetjipto Rahardjo perlu disandingkan dengan fakta yang ada termasuk kemungkinan PHK yang akan terjadi,  maka sangat layak kita bahas sehingga para pemangku kebijakan tidak asal-asalan dalam menetapkan suatu peraturan. Tentu kita sangat sepakat jika tingkat kesejahtraan penduduk Kaltim meningkat tetapi tidak mengorbankan karyawan/i yang lain, tetapi sejahtera bersama termasuk juga pengusaha. Oleh karenanya perlu memperhatikan peraturan hukum yang baik yakni, berlaku secara sosiologi peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan dimana sepanjang proses lahirnya sudah sesuai ketentuan pembentukan perundang-undangan baik dalam proses formil maupun materilnya.

                 Ditinjau dari keberlaku hukum secara filosofis maka peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif yang tinggi, dalam konteks  penetapan UMP 2013 sudah ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa dalam penetapan UMP maka kepala daerah harus mengacu pada rekomendasi yang telah di sepakati  Dewan Pengupahan sesuai  tingkatanya masing-masing (Provinsi, kabupaten/kota). Sebagai wujud nilai positif yang tertinggi UMP 2013 telah dikaji secara seksama bersama oleh team Dewan Pengupahan termasuk keadaan ekonomi di Kaltim saat ini. Namun pada akhirnya ditetapkan di luar rekomendasi Dewan Pengupahan. Sementara keberlaku secara yuridis yakni, berdasarkan efektifitas kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan maka pemangku kebijakan dalam hal ini dalam menentukan peraturan di daerah tidak diperkenakan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dimana pertauran kepala daerah tidak diperkenankan bertentangan dengan isi dari peraturan yang lebih tinggi.

                Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang baik tersebut, maka dalam menentukan peraturan kepala daerah hendaknya  mengacuan ketentuan hukum yang baik salah satunya ketentuan secara futuristik dimana dapat menjangkau kepentingan bersama yakni, jika pada saat ini ekonomi lesu UMP dinaikan secara prorsional dan apabila pada saat ekonomi membaik UMP dapat dinakan lebih besar sehingga UMP dapat dirasakan semua orang dalam hal ini, pekerja, pemerintah, pengusaha dan tidak lupa yang menganggur diharapkan dapat memperoleh kesempatan kerja denagan terbukanya lapangan kerja dan pada akhirnya tercapai stabilitas dunia tenagakerja di Kaltim dan saya berdoa agar harga batu bara dan kelapa sawit bisa kembali normal agar tidak memperparah situasi.